Perbedaan antara Gaji UMR, UMP dan UMK – Tentunya kita sering mendengar istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika kita ingin bekerja disuatu daerah seringkali kita mencari informasi mengenai gaji UMR, UMP dan UMK ini. Jumlah besaran gaji UMR, UMP dan UMK ini sering menjadi dasar pertimbangan sesorang untuk bekerja disuatu tempat. Contohnya saja besar gaji UMR atau UMP Jakarta yang cukup tinggi membuat banyak orang berbondong-bondong untuk bekerja ke Jakarta.
Perbedaan antara UMR, UMP dan UMK
Namun tahukah kamu bahwa istilah gaji UMR, UMP dan UMK ini memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kamu perlu mengetahui perbedaan keduanya. Sehingga kamu tidak lagi salah dalam mengartikan UMR, UMP dan UMK.
Perlu juga kamu ketahui bahwa istilah UMR sudah tidak dipakai lagi atau tidak berlaku lagi. Istilah UMR sendiri memiliki kepanjangan Upah Minimum Regional. Istilah UMR digantikan dengan istilah baru yaitu UMP dan UMK. UMP memiliki kepanjangan Upah Minimum Provinsi dan UMK memiliki kepanjangan Upah Minumum Kota/Kabupaten.
Untuk wilayah Jakarta maka istilah yang sering dipakai adalah UMP atau Upah Minumum Provinsi. Upah Minimum Provinsi ini ditetapkan oleh Gubernur masing-masing. Jika di Jakarta, maka UMP ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan penilaian dari berbagai aspek.
Penggunaan Istilah UMP dan UMK
UMP adalah Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan oleh provinsi yang mana dalam hal ini dikeluarkan oleh Gubernur. Namun penetapan gaji berdasarkan UMP sendiri tidak diterapkan untuk semua wilayah provinsi karena daerah kabupaten/kota juga memiliki yang namanya UMK. UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang digunakan untuk wilayah Kabupaten/Kota.
Jadi UMP dan UMK itu berbeda ya jangan sampai salah lagi. Sebagai tambahan informasi UMP tertinggi saat ini dipegang oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur. Lebih spesifik lagi UMK tertinggi dipegang oleh Surabaya, Kota Cilegon, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Siapa yang Menetapkan Besar Gaji UMP dan UMK?
Yang menetapkan besar Gaji UMP dan UMK adalah Gubernur bersama dengan serikat buruh atau serikat pekerja wilayah masing-masing. Dari kesepakatan inilah muncul besar gaji UMP dan UMK. Penetapan UMP dan UMK ini mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan pertimbangan produktivitas, inflasi, keadaan ekonomi dan pertimbangan lainnya.
